PPUPENAJAM – Dalam upaya mempercepat tercapainya swasembada pangan, Pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Jumat, 21 Maret 2025. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati PPU ini melibatkan berbagai pihak terkait untuk membahas langkah strategis dalam mempercepat produksi pangan di daerah tersebut.
Audiensi ini dihadiri oleh Direktur Perbenihan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Inti Pertiwi Nashawi, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab Swasembada Pangan di Kalimantan Timur (Kaltim). Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pertanian PPU, Komandan Kodim 0913 PPU, Kepala Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan Provinsi Kaltim, serta perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam pemaparannya, Inti Pertiwi Nashawi mengungkapkan bahwa luas tanam di Kaltim pada tahun ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 dan 2024. Hal ini disebabkan oleh pergeseran puncak musim tanam dari Oktober menjadi November, yang mengakibatkan keterlambatan masa panen hingga Maret 2025.
Namun, ia menegaskan bahwa Kementan telah mengalokasikan program optimasi lahan seluas 5.896 hektare di PPU yang tersebar di tiga kecamatan dan 15 desa. Dari total tersebut, 3.446 hektare telah melalui tahap survei investigasi desain (SID) dan akan segera dilaksanakan konstruksinya oleh Kodim 0913 PPU. Program optimasi lahan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi yang mendekatkan sumber air ke lahan pertanian.
“Selain itu, kami juga telah membentuk 29 kelompok Brigade Pangan yang akan berperan penting dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil pertanian di PPU,” ujar Inti.
Secara keseluruhan, program optimasi lahan di Kaltim mencakup 13.973 hektare, dengan PPU menjadi daerah dengan alokasi terbesar. Inti berharap agar Pemkab PPU mendukung penuh pelaksanaan program ini untuk mewujudkan swasembada pangan di daerahnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kementan. Ia menegaskan komitmen Pemkab PPU dalam mendukung program swasembada pangan melalui berbagai upaya, baik yang telah dijalankan maupun yang akan digalakkan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan Bendung Telake di Kecamatan Babulu, yang akan menjadi infrastruktur irigasi utama di wilayah ini. Selain itu, kami juga akan mengupayakan pengadaan sumur air dalam sebagai sarana pendukung irigasi,” kata Mudyat Noor.
Bupati PPU juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas hasil pertanian, agar produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan. Tidak kalah penting, Mudyat mendorong perlunya regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan di masa depan.
“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh semua upaya yang bertujuan mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur, khususnya di PPU,” pungkasnya.
Editor : Indonesia Terkini
