POLEWALI MANDAR, – Koordinator Komite Perjuangan Rakyat (KOMRAK) Polewali Mandar menilai pernyataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Polman terkait kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tidak masuk akal.
Koordinator KOMRAK, Lazuardi Arka, menilai klaim BAPENDA yang menyebut kenaikan NJOP sebagai “keuntungan dan manfaat” bagi masyarakat justru berbanding terbalik dengan realitas di lapangan.
“Coba kita turun langsung ke kampung-kampung, ke petani kakao di Binuang, nelayan di pesisir Balanipa, atau pedagang kecil di pasar Wonomulyo. Mereka bukan hidup dari menjual tanah. Mereka hidup dari tanah yang digarap, dari laut yang dilautkan, dari pasar yang mereka tempati. Apa gunanya nilai aset naik kalau pada kenyataannya tagihan pajak justru membengkak? Dalam kondisi seperti ini, menaikkan PBB hingga 100 persen sama saja memperparah penderitaan rakyat,” tegasnya.
Atas dasar itu, Lazuardi menantang BAPENDA Polman untuk menggelar debat terbuka di hadapan masyarakat.
“Kalau memang yakin kebijakan ini menguntungkan rakyat, mari kita adu argumen. Jangan hanya manis di media, tapi buktikan di depan rakyat Polman sendiri,” pungkasnya.
Penulis : Huzair. Zaenal iNterkin
Editor : Huzair. Zaenal iNterkin
Sumber Berita: Indonesiaterkini.com
