Jakarta – Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Terbaru, guru sekolah dan relawan posyandu resmi ditetapkan sebagai penerima manfaat program MBG mulai tahun 2026.
Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, pada Kamis (11/9/2025), menyusul persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Seiring dengan meningkatnya anggaran BGN pada 2026—yang melonjak tiga kali lipat dibanding tahun ini—usulan pemberian MBG kepada guru dan relawan posyandu telah disetujui oleh Presiden,” ujar Sarwono.
Lonjakan Anggaran Dorong Perluasan Program
Program MBG tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun. Namun pada 2026, pemerintah memastikan peningkatan signifikan menjadi Rp268 triliun. Tambahan anggaran ini memungkinkan perluasan sasaran penerima manfaat di luar siswa sekolah, yakni para pendidik dan tenaga sukarelawan di bidang kesehatan masyarakat.
BGN tengah menyiapkan regulasi teknis berupa Peraturan Kepala BGN, yang akan menjadi acuan pelaksanaan MBG di lapangan, khususnya oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
“Dengan peraturan ini, pelaksanaan MBG untuk guru dan relawan posyandu akan memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi pedoman operasional di tingkat daerah,” tambah Sarwono.
Membangun Generasi Emas Sejak Dini
Program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan memastikan kecukupan gizi anak-anak Indonesia secara merata. Pemerintah meyakini, intervensi gizi sejak dini merupakan kunci mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
“MBG adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas Indonesia pada 2045. Karena itu, kami harap seluruh elemen masyarakat mendukung penuh pelaksanaannya,” kata Sarwono.
Selain berdampak langsung pada kesehatan anak, penambahan penerima manfaat dari kalangan guru dan relawan diharapkan turut meningkatkan semangat pengabdian serta memperkuat ekosistem pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Catatan Redaksi:
Perluasan cakupan Program MBG akan menjadi tantangan tersendiri dalam hal pendistribusian, pengawasan, dan keberlanjutan program. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, puskesmas, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan program ini berjalan efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Penulis : Huzair. Zaenal iNterkin
Editor : Huzair. Zaenal iNterkin
Sumber Berita: Tribratanews.polri.go.id
