Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh Perusahaan Daerah (BUMD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Makassar. Evaluasi ini berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, pada Jumat, 14 Maret 2025.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, tidak turut hadir. Sebagai gantinya, Tim Transisi yang dibentuk oleh pasangan Munafri-Aliyah hadir untuk mendampingi Wali Kota dalam rapat evaluasi tersebut. Padahal, sebagai wakil wali kota, seharusnya Aliyah turut serta dalam evaluasi yang bertujuan untuk menilai alur operasional dan kinerja BUMD.
Munafri Arifuddin, dalam sambutannya, menekankan pentingnya evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh perusahaan daerah yang ada. Ia menyoroti bahwa banyak BUMD yang gagal mencapai target tahunan yang telah disepakati, yang mencerminkan adanya kendala dalam sistem operasional mereka. Munafri dengan tegas mengungkapkan bahwa jika seluruh sistem berjalan dengan baik, evaluasi seperti ini tidak akan diperlukan.
“Setiap tahun ada perjanjian kinerja yang jelas, namun mengapa target-target tersebut tidak tercapai? Kalau semuanya berjalan dengan baik, tentu kita tidak perlu mengadakan evaluasi seperti ini,” kata Munafri dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Munafri meminta agar masalah yang dihadapi oleh BUMD, baik itu terkait perubahan regulasi, faktor internal, maupun manajemen SDM, dijelaskan secara transparan. Ia juga menegaskan bahwa apabila direksi dan dewan pengawas (dewas) BUMD tidak mampu menjalankan tugas mereka dengan baik, maka evaluasi dan perbaikan harus segera dilakukan.
“Jika masalahnya ada pada SDM atau direksi yang tidak mampu menjalankan tugasnya, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Harus ada langkah tegas untuk memperbaiki hal tersebut,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan agar data yang disajikan dalam evaluasi bersifat valid dan akurat agar keputusan yang diambil dapat tepat sasaran. “Kita butuh data yang jelas dan tepat agar langkah-langkah yang kita ambil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Semua harus berbasis pada aturan yang ada,” tambahnya.
Wali Kota Makassar itu juga mengungkapkan bahwa jika suatu BUMD tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, keberadaannya harus dipertimbangkan kembali. “Jika BUMD tersebut tidak memberikan manfaat yang nyata, untuk apa kita pertahankan?” tegasnya.
Evaluasi ini kemudian dilanjutkan oleh Tim Transisi MULIA yang akan memfokuskan perhatian pada kinerja masing-masing BUMD untuk menemukan solusi terbaik.
Aliyah Mustika Ilham Hadiri Trend Hijab Expo Ramadan 2025
Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menghadiri acara Opening Ceremony Trend Hijab Expo Ramadan 2025 yang digelar di Claro Hotel, Makassar. Acara ini menjadi salah satu ajang penting untuk mendukung pertumbuhan industri fashion muslimah di Makassar, sekaligus memperkenalkan produk-produk lokal yang berkualitas.
Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, yang didampingi oleh Ketua DWP Sulsel, Melani Simon, Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, serta tokoh-tokoh perempuan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk memperkuat perekonomian daerah. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Sinergitas antara pelaku UMKM dan pemerintah akan semakin memperkuat fondasi perekonomian daerah kita,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham berharap acara ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih mencintai dan mendukung produk lokal. “Produk lokal kita memiliki kualitas yang sangat baik dan tidak kalah dengan produk luar. Mari kita bangga menggunakan produk lokal dan turut mendukung perkembangan industri fashion di Makassar,” pungkas Aliyah.
