POLEWALI MANDAR, Dugaan kongkalikong antara rekanan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Polewali mulai terungkap, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di daerah tersebut.
Salah satu temuan mencolok adalah kelebihan pembayaran uang muka pada proyek rehabilitasi/rekonstruksi Jalan Lapeo–Beru-beru, dengan nilai mencapai Rp391 juta.
Tak hanya itu, BPK juga mencatat adanya kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek peningkatan jalan lainnya, yakni:
Peningkatan Jalan Galeso–Mampie: Kekurangan volume senilai Rp151,7 juta.
Peningkatan Jalan Gonda–Labuang: Kekurangan volume paling besar, senilai Rp442,6 juta. Proyek ini dikerjakan oleh CV Sinar Putra Doping.
Jika dijumlahkan, total nilai temuan dari ketiga proyek tersebut mencapai Rp1,1 miliar, sementara dana yang telah dicairkan dari APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,7 miliar.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Polman Tahun Anggaran 2024.
Sayangnya tanggapan dari pihak PUPR adanya temuan BPK pada proyek jalan yang menggunakan anggaran negara mencapai 6 milyar lebih ini memilih enggan berkomentar saat hendak di temuik sejumlah awak media.
Menanggapi temuan tersebut, Bupati Polman H. Samsul Mahmud sebelumnya telah mengingatkan agar seluruh temuan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh OPD terkait. Ia menegaskan, jika tidak ada progres penyelesaian, maka persoalan tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis : Huzair. Zaenal iNterkin
Editor : Huzair. Zaenal iNterkin
Sumber Berita: Indonesiaterkini.com
