MAKASSAR – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Ahmad Adi Wijaya, tengah diterpa isu dugaan keterlibatan dalam praktik cawe-cawe atau campur tangan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo. Dugaan tersebut mencuat setelah Adi Wijaya diduga memberikan dukungan terhadap pasangan calon (paslon) nomor 4, Naili-Akhmad, dalam pelaksanaan PSU yang berlangsung di Kota Palopo.
Isu ini mulai berkembang setelah pengelolaan PSU Pilwalkot Palopo diambil alih oleh KPU Provinsi Sulsel. Beberapa pihak, termasuk pemerhati kepemiluan, mulai mempertanyakan langkah tersebut. Salah satu yang menyuarakan kekhawatirannya adalah Junaid, akademisi dari STISIP Veteran Palopo. Menurut Junaid, ada motif tertentu di balik keputusan KPU Sulsel untuk terlibat langsung dalam proses pelaksanaan PSU ini.
Pernyataan Junaid: KPU Harusnya Melantik Pengganti Komisioner KPU Palopo
Junaid berpendapat bahwa, seharusnya KPU Provinsi Sulsel melantik tiga komisioner pengganti untuk KPU Palopo, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan malah mengambil alih seluruh pelaksanaan PSU. Menurutnya, pelantikan pengganti akan memudahkan operasional KPU Palopo yang saat ini hanya diisi oleh dua komisioner setelah diberhentikan tiga komisioner sebelumnya karena pelanggaran etik.
“Jika alasan pengganti tidak dilantik karena khawatir tidak paham aturan, bagaimana dengan pergantian KPU yang masa jabatannya habis dan langsung mengurus Pemilu? Itu pertanyaan besar yang perlu dijawab,” ujar Junaid. Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan KPU Sulsel dalam pengelolaan PSU tidak bisa dipisahkan dari masalah pelanggaran etik yang melibatkan tiga komisioner KPU Palopo yang dipecat terkait perubahan status pencalonan Trisal Tahir.
Isu WhatsApp: Dugaan Ketidaknetralan KPU Sulsel
Junaid juga menyoroti adanya perilaku yang dianggap tidak netral dari salah satu komisioner KPU Sulsel. Ia merujuk pada story WhatsApp yang dibagikan oleh komisioner tersebut, yang berisi berita mengenai paslon Naili-Trisal. Dalam story tersebut, terdapat gambar yang menunjukkan simbol nomor urut 4, yang dinilai Junaid sebagai indikasi ketidaknetralan dalam menjalankan tugas. “Apakah hal ini normal? Bagaimana mungkin seorang pejabat KPU membagikan story yang ada simbol paslon tertentu? Ini sangat mencurigakan,” jelas Junaid.
Tanggapan Ahmad Adi Wijaya: Menepis Tuduhan
Menanggapi isu yang berkembang, Ahmad Adi Wijaya dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia memastikan bahwa dirinya dan KPU Sulsel tidak berpihak kepada paslon manapun dalam pelaksanaan PSU Pilkada Palopo. “Tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dalam mendukung paslon tertentu. Selama ini, jika saya membagikan berita atau informasi, itu hanya untuk publikasi dan sosialisasi. Foto-foto paslon atau berita apapun yang terkait, itu hanya bagian dari tugas saya dalam menyebarluaskan informasi kepada publik,” ungkap Adi Wijaya saat dihubungi, Selasa (18/3).
Adi Wijaya juga menegaskan bahwa seluruh proses pelaksanaan PSU Pilkada Palopo akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanpa campur tangan pihak manapun. “Saya jamin, KPU Sulsel akan menjalankan PSU ini dengan sebaik-baiknya sesuai regulasi dan tanpa ada permainan atau cawe-cawe dengan paslon. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap tahap proses ini,” tegasnya.
Menurutnya, tudingan yang beredar ini tidak berdasar. “Buktinya, Sulsel berhasil menduduki peringkat 2 nasional dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Ini adalah bukti bahwa kami bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme,” tambahnya, menutup pembicaraan.
