INterkin – Jakarta, 18 Februari 2025 – Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PAN, Paulus Ubruangge, mengusulkan kepada pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Usulan ini disampaikan sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa yang terjadi di Papua, di mana sebagian besar pelajar menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Paulus, yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Papua Pegunungan, menilai bahwa program MBG yang bertujuan untuk memberikan makan gratis kepada siswa justru tidak menyentuh kebutuhan utama masyarakat di wilayah tersebut. Aksi protes yang digelar oleh pelajar di Jayapura pada Senin (16/2/2025) menunjukkan bahwa tuntutan mereka bukanlah soal makan siang gratis, tetapi lebih kepada pemberian pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
“Saya mengusulkan kepada pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Meskipun program MBG baik, namun kebutuhan pendidikan jauh lebih mendesak. Anak-anak di sana membutuhkan kesempatan belajar yang layak, bukan sekadar makan gratis,” ujar Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurut Paulus, pembiayaan pendidikan yang digratiskan akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar daripada program makan gratis. “Dengan pendidikan yang terjangkau, anak-anak di Papua bisa fokus belajar dan menjadi generasi yang lebih baik. Program ini akan memberi mereka masa depan yang lebih cerah dan mengurangi ketimpangan pendidikan,” lanjutnya.
Paulus juga mengkritik penerimaan program MBG di Papua yang dinilai kurang efektif. Ia menjelaskan bahwa ada trauma mendalam terkait makanan gratis, mengingat kejadian-kejadian buruk di mana makanan dan minuman dari warung menyebabkan masalah kesehatan atau bahkan kematian. Karena itu, ia berpendapat bahwa masyarakat di Papua cenderung menolak program ini.
“Program makan siang gratis ini memang berniat baik, tetapi jika pelaksanaannya dipaksakan, terutama oleh TNI, maka hal itu hanya akan sia-sia. Anak-anak di sana tidak akan mau mengonsumsi makanan yang diberikan secara gratis. Itu hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara,” katanya.
Paulus berharap agar Prabowo dan Badan Gizi Nasional dapat meninjau kembali pelaksanaan program MBG ini dan mempertimbangkan untuk mengalihkan dana yang tersedia untuk pendidikan gratis bagi anak-anak di Papua. “Saya harap program ini bisa dikaji ulang. Pendidikan harus menjadi prioritas utama, terutama di Papua,” tuturnya.
Demo Pelajar Papua Tolak MBG
Sementara itu, aksi demonstrasi dari pelajar di Papua semakin menguat. Pada Senin (16/2/2025), ratusan siswa SMA di Jayapura melakukan aksi protes dengan tuntutan agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Papua. Aksi tersebut dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan alasan tidak memiliki izin. Meski demikian, para pelajar tetap menyuarakan tuntutannya, yang kemudian menjadi sorotan publik.
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), yang mendampingi para pelajar, melaporkan bahwa bentrokan terjadi antara para pendemo dan aparat keamanan. “Aksi ini dibubarkan oleh polisi dengan alasan tidak berizin, namun tuntutan mereka jelas: pendidikan gratis untuk anak-anak Papua,” ujar YLBHI melalui akun media sosial mereka.
Aksi protes ini menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap kurangnya akses pendidikan yang terjangkau di Papua. Banyak kalangan yang berharap agar pemerintah pusat memperhatikan serius masalah pendidikan di wilayah ini, yang seringkali terpinggirkan. Seiring dengan tuntutan tersebut, muncul kesadaran baru bahwa pendidikan harus menjadi fokus utama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Papua.
Usulan untuk menggratiskan pendidikan bagi anak-anak di Papua ini semakin relevan mengingat ketimpangan yang terjadi antara wilayah Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Dengan pendidikan yang lebih mudah diakses, diharapkan anak-anak Papua dapat mengembangkan potensi mereka dan memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan.
Sumber Berita: Suara.comINI
