Jakarta, INterkin — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi dalam retreat yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Instruksi ini diberikan setelah penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2).
Instruksi tertulis tersebut tertuang dalam surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani oleh Megawati pada 20 Februari 2025. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa:
“Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diinstruksikan untuk menunda perjalanan menuju Magelang dalam rangka mengikuti retreat yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi tersebut.
Hasto Kristiyanto yang juga telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan, resmi ditahan oleh KPK. Saat penahanan, Hasto tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol dan sempat diperlihatkan dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK.
“Jika sudah dalam perjalanan menuju Magelang, harap berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tambah instruksi tersebut.
Kendali Partai Dipegang Langsung oleh Megawati
Setelah penahanan Hasto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, yang menegaskan bahwa saat ini kendali penuh atas partai berada langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando langsung dikendalikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” ujar Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam. Komar menambahkan, semua unsur partai harus menunggu komando langsung dari Megawati, termasuk sikap fraksi partai di DPR.
Penahanan Hasto Dinilai Bernuansa Politis
Sementara itu, Tim Hukum dan Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menilai penahanan Hasto sebagai bagian dari strategi politik yang bertujuan menyerang partainya. “Ini adalah penahanan politik dan babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami,” kata Ronny.
Menurutnya, penahanan Hasto semakin menguatkan dugaan bahwa ada upaya untuk mengganggu partai menjelang Kongres PDIP yang rencananya akan digelar tahun ini. “Peran seorang Sekjen sangat vital dalam organisasi partai politik. Penahanan ini adalah bagian dari operasi politik untuk mengacaukan partai,” tambahnya.
Penulis : INterkinI
Sumber Berita: CNN Indonesia
