Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak aksi besar bertajuk “Indonesia Gelap” pada Kamis, 20 Februari 2025, di depan Istana Merdeka, Jakarta. Aksi ini akan berlangsung bertepatan dengan momen pelantikan 481 kepala daerah terpilih di seluruh Indonesia.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menjelaskan bahwa aksi ini dipilih sebagai momentum strategis untuk menekankan pentingnya tanggung jawab para kepala daerah yang baru dilantik dalam menjalankan kebijakan yang pro-rakyat. Ia menegaskan bahwa mereka harus segera memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Kami memilih waktu ini untuk mengingatkan para kepala daerah bahwa mereka memiliki beban besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami ingin memastikan kebijakan yang mereka ambil nanti benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengikuti kepentingan politik,” ujar Herianto dalam keterangan pers, Rabu (19/2/2025).
Herianto juga mengungkapkan bahwa jumlah peserta aksi kali ini diperkirakan akan jauh lebih besar, mengingat tuntutan mereka yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Aksi ini merupakan puncak dari rangkaian gerakan “Indonesia Gelap”, yang mengusung berbagai isu sosial dan politik yang penting.
13 Poin Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap
BEM SI telah merumuskan 13 poin tuntutan yang akan disuarakan selama aksi ini, yang mencakup berbagai aspek kebijakan pemerintahan yang dinilai merugikan rakyat. Berikut adalah daftar tuntutan tersebut:
- Cabut proyek strategis nasional (PSN).
- Wujudkan reformasi agraria sejati.
- Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
- Tolak revisi UU MINERBA.
- Hapuskan Multifungsi ABRI.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat.
- Cabut INPRES No. 1 Tahun 2025.
- Evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) untuk dosen.
- Desak Prabowo untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset.
- Tolak RUU TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta dorong efisiensi Kabinet Merah Putih.
- Tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
- Lakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri.
Herianto menekankan bahwa aksi ini adalah seruan untuk pemerintah dan kepala daerah yang baru dilantik agar mendengarkan suara rakyat dan segera mengambil tindakan nyata dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka menginginkan kebijakan yang lebih memperhatikan keadilan sosial, transparansi, dan kesejahteraan rakyat.
Aksi yang Akan Menjadi Sorotan
Aksi “Indonesia Gelap” diperkirakan akan menjadi sorotan publik, mengingat momentum pelantikan kepala daerah yang baru dilantik. BEM SI berharap aksi ini akan menjadi titik balik bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat, serta mendorong kepala daerah untuk segera bertindak dengan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan tuntutan yang jelas dan tegas, aksi ini diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dan mempengaruhi arah kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat Indonesia.
Penulis : Indonesia Terkini
Editor : Indonesia Terkini
Sumber Berita: iNews.id
