Jakarta – Jagat media sosial tengah diramaikan oleh kemunculan video berisi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diputar di layar bioskop sebelum film dimulai. Tayangan tersebut memicu perdebatan publik: apakah langkah ini bentuk edukasi atau justru mengganggu kenyamanan?
Menanggapi polemik tersebut, Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi. Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, pemutaran video di bioskop merupakan bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah yang sah dan sesuai dengan aturan.
“Layar bioskop sama seperti televisi atau media luar ruang lainnya yang bisa menayangkan berbagai pesan, termasuk pesan komersial. Kalau iklan komersial saja boleh ditayangkan, mengapa pesan pemerintah dan presiden tidak boleh?” kata Hasan kepada wartawan, Minggu (14/9/2025).
Tujuan: Edukasi Publik tentang Capaian Pemerintah
Hasan menegaskan bahwa pesan yang ditampilkan bertujuan agar masyarakat luas mengetahui kinerja dan capaian pemerintahan saat ini. Dengan menjangkau ruang publik seperti bioskop, pemerintah berharap pesan-pesan strategis bisa lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
“Pemerintah ingin seluruh rakyat memahami apa saja yang telah dikerjakan. Karena itu, pesan-pesan ini ditampilkan di waktu tunggu sebelum film dimulai, sama seperti iklan komersial lainnya,” ujar Hasan.
Video berdurasi singkat itu menampilkan berbagai capaian pemerintahan Prabowo, di antaranya:
-
Produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025.
-
Operasional 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
-
Peluncuran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
-
Peresmian 100 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Istana: Legal Sepanjang Tidak Ganggu Kenyamanan
Senada dengan Hasan, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Istana, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penggunaan media ruang publik seperti bioskop bukan hal yang melanggar, selama dilakukan dengan mematuhi regulasi dan tidak mengganggu kenyamanan penonton.
“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan maupun keindahan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan merupakan hal yang lumrah,” ujar Prasetyo.
Respons Warganet Terbelah
Penayangan video capaian pemerintah di bioskop ini menuai beragam reaksi dari publik, terutama di media sosial. Sebagian warganet menyambut positif, menganggapnya sebagai bentuk transparansi dan komunikasi yang modern. Namun, tak sedikit pula yang merasa ruang hiburan seperti bioskop sebaiknya steril dari konten politik atau pemerintahan.
Catatan Redaksi:
Di era keterbukaan informasi, komunikasi pemerintah memang dituntut untuk inovatif dan inklusif. Namun, keseimbangan antara edukasi publik dan penghormatan terhadap ruang pribadi dan netral—seperti bioskop—tetap perlu dipertimbangkan dengan matang.
Penulis : Huzair. Zaenal iNterkin
Editor : Huzair. Zaenal iNterkin
Sumber Berita: Sukabumiku,id
