Makassar, Sulawesi Selatan – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan adanya praktik transaksional yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah (kepsek) dan kepala bidang (kabid) di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertahankan jabatan mereka. Menurut Appi, sapaan akrabnya, beberapa pejabat bahkan menawarkan uang agar tidak dipindah atau dimutasi.
“Ini sangat memprihatinkan. Kepala sekolah SD, SMP, bahkan ada yang sampai kepala bidang, tidak hanya menerima tawaran, tapi malah menawarkan diri. Mereka bertanya, ‘Berapa saya bayar agar tetap di sini, Pak?’ Ini jelas menunjukkan mentalitas yang tidak bisa diterima dalam pemerintahan kita,” kata Appi setelah melakukan rotasi jabatan di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (4/3/2025).
Dalam rotasi jabatan tersebut, Appi mengganti beberapa pejabat penting, termasuk Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nielma Palamba. Posisi Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang sebelumnya merangkap sebagai Plt Kadisdik kini digantikan oleh Andi Bukti Djufri.
Fokus pada Penempatan Kepala Sekolah Berdasarkan Kompetensi
Appi menugaskan Andi Bukti Djufri untuk memperbaiki sistem penempatan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP di Makassar. Ke depan, semua guru yang berkompeten akan diberikan kesempatan untuk mengisi posisi kepala sekolah melalui proses asesmen yang adil dan transparan.
“Penempatan kepala sekolah harus berbasis kompetensi. Kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh guru yang memiliki potensi untuk memimpin, bukan hanya mereka yang dekat dengan pejabat,” jelas Appi.
Pendidikan yang Berkualitas sebagai Pondasi Masa Depan
Bagi Appi, pendidikan di sekolah dasar dan menengah adalah pondasi penting untuk membangun generasi masa depan. Ia menegaskan, jika sistem pendidikan dan tata kelola di Dinas Pendidikan tidak dijaga integritasnya, maka masa depan generasi berikutnya akan terancam.
Selain itu, Appi juga menyinggung insiden kebakaran yang terjadi di kantor Dinas Pendidikan Makassar, yang hingga kini belum terungkap penyebab pastinya. Appi mengkritik sistem yang dianggapnya bobrok, dengan mempertanyakan mengapa CCTV di kantor tersebut tiba-tiba mati saat kebakaran terjadi.
Menutup Celah Transaksional dalam Pemerintahan
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga menegaskan komitmennya untuk menutup celah transaksional dalam pemerintahan Kota Makassar. Ia memastikan bahwa tidak ada lagi pejabat yang bisa mempertahankan posisinya melalui cara-cara yang tidak etis. Semua kinerja akan dievaluasi secara transparan.
“Ke depan, kami akan memberi penilaian yang jelas terhadap kinerja pejabat. Mereka yang tidak dapat bekerja dengan maksimal akan dipindahkan ke program-program yang lebih konkret, seperti urban farming dan pengelolaan sampah gratis,” tegas Appi.
Program Prioritas: Urban Farming dan Pengelolaan Sampah Gratis
Salah satu program prioritas yang digagas oleh Appi adalah urban farming (bertani di tengah kota), yang bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan di perkotaan. Selain itu, pemerintah kota juga akan memberikan layanan pengelolaan sampah gratis bagi warga yang membutuhkan. Pejabat yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik akan diberi tanggung jawab di kedua program ini, dengan harapan mereka bisa bekerja lebih maksimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Analisis dan Harapan
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Wali Kota Makassar, diharapkan ada perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan dan pendidikan di Kota Makassar. Appi ingin memastikan bahwa hanya pejabat yang memiliki integritas dan kemampuan yang dapat mengisi posisi penting, bukan mereka yang hanya mengandalkan cara-cara transaksional. Ini menjadi bukti keseriusan Appi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
