MAKASSAR – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulawesi Selatan, yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada Senin, 17 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Tasming bersama sejumlah Bupati dan Wali Kota se-Sulsel turut menyaksikan Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochammad Muchlasin, yang dilakukan langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Rapat yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Kerja TPAKD Provinsi Sulsel Tahun 2025 ini difokuskan pada penyelarasan program-program kerja antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi terkait, guna menciptakan pemerintahan yang efisien dan pembangunan yang terintegrasi.
Wali Kota Parepare: Sinkronisasi Program Kunci Percepatan Akses Keuangan
Wali Kota Tasming Hamid mengungkapkan pentingnya rapat ini dalam menyamakan persepsi serta menyinkronkan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. “Rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa program yang kami jalankan di daerah dapat mendukung kebijakan provinsi. Kita akan memperkuat program yang telah ada dan tetap fokus pada program-program lainnya yang relevan untuk daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, salah satu agenda utama adalah membahas perluasan akses keuangan di daerah, serta upaya strategis untuk mengimplementasikan program-program TPAKD. “Tujuan kita adalah untuk memastikan bahwa semua program, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran,” kata Tasming, menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Gubernur Sulsel: Peningkatan Efisiensi Belanja dan Optimalisasi Program TPAKD
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam arahannya mengingatkan pentingnya efisiensi belanja anggaran melalui sistem e-katalog yang saat ini telah beralih dari versi 5 ke versi 6. Walaupun sistem versi 6 masih dalam tahap penyempurnaan, Andi Sudirman menekankan agar pejabat dan instansi tetap memanfaatkan e-katalog versi 5 untuk transaksi yang lebih mudah, seperti pengadaan makan minum, sembari memastikan pengeluaran anggaran tetap efisien.
Lebih lanjut, Andi Sudirman menyebutkan bahwa rapat koordinasi TPAKD ini memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Oleh karena itu, Andi menilai bahwa peran OJK sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel pada 2024 tercatat sebesar 5,02 persen, yang menguat jika dibandingkan tahun 2023. Sulsel kini berada di posisi ke-14 secara nasional dalam hal pertumbuhan ekonomi. TPAKD harus lebih optimal dalam menjalankan program-program OJK guna meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya, mengakhiri sambutannya dengan penuh optimisme.
Kinerja Positif Sektor Keuangan di Sulsel
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Mochammad Muchlasin, dalam laporannya memaparkan perkembangan sektor keuangan di Sulsel. Ia menyampaikan bahwa sektor perbankan konvensional masih mendominasi dengan pangsa pasar aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit masing-masing sebesar 91,62 persen (Rp183,57 triliun), 91,18 persen (Rp122,84 triliun), dan 91,26 persen (Rp149,60 triliun).
Mochammad Muchlasin juga menyebutkan perkembangan sektor Pembiayaan Modal Ventura (PMV) yang meskipun mengalami kontraksi, namun sektor pembiayaan lainnya seperti fintech P2P Lending dan pegadaian menunjukkan kinerja yang positif. Sektor Penjaminan dan Dana Pensiun juga mencatatkan perkembangan yang menggembirakan.
Terkait dengan pasar modal, ia melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat inklusi masyarakat terhadap produk pasar modal. Jumlah Single Investor Identification (SID) di Sulsel mengalami kenaikan 25,68 persen, dengan investor reksa dana tercatat mencapai 382.599 SID. Selain itu, nilai transaksi saham di Sulsel hingga Desember 2024 tercatat sebesar Rp22,64 triliun, meningkat 17,76 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
Menuju Perekonomian Sulsel yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan
Dengan adanya berbagai program TPAKD yang terus dioptimalkan, diharapkan sektor keuangan di Sulawesi Selatan akan terus berkembang dan memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah. Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga keuangan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang lebih inklusif.
